Berita Lampung • Nasional • Ekonomi • WisataKamis, 19 November 2026   |   lampungreels.id
TERKINIPrabowo Saksikan 4 Kerja Sama Indonesia-China Senilai Rp1.300 Triliun
Beranda / Nasional / RUU Perampasan Aset Disepakati Komisi III DPR, Segera Dibawa ke Rapat Paripurna
Nasional

RUU Perampasan Aset Disepakati Komisi III DPR, Segera Dibawa ke Rapat Paripurna

JAKARTA – Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Kesepakatan ini membuka jalan bagi RUU tersebut menuju Rapat Paripurna DPR RI.

Komisi III mengambil keputusan tersebut setelah menyelesaikan Pembicaraan Tingkat I. Seluruh fraksi dan pemerintah menyetujui hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Ia kemudian meminta persetujuan seluruh anggota Komisi III dan pemerintah.

“Apakah naskah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II? Setuju?” ujar Dasco.

Seluruh peserta rapat menjawab setuju. Keputusan tersebut menjadi langkah penting dalam proses pembahasan RUU Perampasan Aset.

Seluruh Fraksi DPR Setujui RUU Perampasan Aset

Seluruh fraksi Komisi III DPR RI mendukung kelanjutan pembahasan RUU tersebut. Namun, sejumlah fraksi juga menyampaikan beberapa catatan penting.

Mereka menyoroti pengawasan pengadilan dan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Selain itu, mereka mendorong pembentukan badan pengelola dan badan pengawas aset.

Catatan tersebut bertujuan menjaga akuntabilitas dalam proses perampasan aset. Dengan demikian, aparat penegak hukum tidak menyalahgunakan kewenangannya.

Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, turut menyampaikan laporan hasil pembahasan. Ia menjelaskan bahwa Panja telah membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Jumlah tersebut terdiri atas:

  • 160 DIM tetap.
  • 135 DIM redaksional.
  • 40 DIM substansi.
  • 44 DIM dihapus.
  • 18 DIM substansi baru.

Panja juga menyerap aspirasi masyarakat dan masukan para ahli. Berbagai masukan tersebut memperkaya materi pembahasan RUU.

Sepuluh Pokok Pengaturan RUU Perampasan Aset

Habiburokhman menjelaskan sepuluh pokok pengaturan dalam RUU Perampasan Aset. Materi tersebut mencakup prinsip hukum hingga mekanisme pengelolaan aset hasil tindak pidana.

Pertama, RUU menegaskan prinsip dan asas perampasan aset. Pengaturan ini mengutamakan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia.

Kedua, RUU mengatur ruang lingkup tindak pidana dan kriteria aset. Ketentuan ini juga mencakup penipuan digital dan penggelapan melalui teknologi informasi.

Contohnya meliputi investasi bodong dan perdagangan saham bodong. Kedua kejahatan tersebut dapat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.

Ketiga, perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku. Ketentuan ini tetap berlaku bagi pelaku korupsi maupun tindak pidana lainnya.

Bahkan, ketentuan tersebut tetap mempertimbangkan ancaman pidana mati sesuai peraturan perundang-undangan.

Keempat, RUU mengatur mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana. Prosesnya mencakup penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga pemeriksaan pengadilan.

Kelima, RUU menjamin perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Pengaturan ini memberikan kesempatan pembuktian secara berimbang.

Keenam, RUU mendorong pengembalian aset kepada korban tindak pidana. Pemerintah juga dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset untuk kepentingan masyarakat.

Ketujuh, RUU mengatur tugas badan pengelola aset secara profesional. Badan tersebut menangani penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, hingga penjualan aset.

Kedelapan, RUU mendorong pengawasan independen terhadap perampasan dan pengelolaan aset. Mekanisme ini bertujuan menjaga transparansi setiap tahapan.

Kesembilan, RUU memperkuat pencegahan penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum. Pengawasan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan.

Kesepuluh, RUU mendorong pemanfaatan teknologi dan sistem informasi. Langkah ini bertujuan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan aset.

Habiburokhman menegaskan bahwa Panja menyerap berbagai masukan untuk memperkaya pembahasan. Ia berharap RUU ini mampu menciptakan aturan yang partisipatif dan berkeadilan.

Pemerintah Dukung Pembahasan RUU Perampasan Aset

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mewakili pemerintah dalam rapat tersebut. Ia menyampaikan persetujuan pemerintah terhadap hasil pembahasan tingkat pertama.

Pemerintah menilai mekanisme perampasan aset memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi. Mekanisme tersebut juga dapat mendukung penindakan berbagai tindak pidana lainnya.

Terutama, kejahatan yang merugikan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga mendukung pengaturan perampasan aset tanpa putusan pidana.

Setelah seluruh pihak menyatakan persetujuan, Dasco meminta perwakilan fraksi menandatangani naskah RUU. Perwakilan pemerintah turut mengikuti proses penandatanganan tersebut.

Penandatanganan itu menandai penyelesaian Pembicaraan Tingkat I. Selanjutnya, DPR akan membawa RUU Perampasan Aset ke Rapat Paripurna.

RUU Perampasan Aset Menunggu Keputusan Rapat Paripurna

Kesepakatan Komisi III DPR dan pemerintah menjadi tahapan penting dalam proses legislasi. Namun, RUU Perampasan Aset masih membutuhkan keputusan dalam Pembicaraan Tingkat II.

Rapat Paripurna DPR RI nantinya akan menentukan persetujuan akhir terhadap RUU tersebut. Jika DPR menyetujuinya, RUU dapat melanjutkan proses pengesahan menjadi undang-undang.

Publik kini menantikan langkah DPR dan pemerintah dalam menyelesaikan pembahasan regulasi tersebut. Kehadiran aturan ini diharapkan memperkuat upaya pemberantasan korupsi.

Selain itu, regulasi tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan pemulihan aset hasil tindak pidana. Perlindungan hak masyarakat dan kepastian hukum juga menjadi perhatian utama.

Berita Terkait