JAKARTA – Polri menerbitkan aturan baru terkait Kode Etik Profesi Polri menjelang sidang etik mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Perubahan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026. Regulasi ini mengubah Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan aturan tersebut pada November 2026. Kebijakan ini memuat sejumlah perubahan penting dalam mekanisme persidangan etik.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir membenarkan penerbitan regulasi tersebut pada Rabu (18/11/2026).
Salah satu perubahan penting menyangkut komposisi anggota majelis sidang etik. Aturan terbaru kini membuka peluang bagi anggota berpangkat lebih rendah.
Berikut delapan poin perubahan aturan sidang etik Polri yang perlu diketahui.
1. Hak Mengajukan Banding Kini Lebih Terbatas
Perubahan pertama menyangkut ketentuan Pasal 1 angka 6 mengenai pengertian banding.
Aturan sebelumnya memberikan hak banding kepada pelanggar dan keluarganya. Pihak tersebut meliputi suami, istri, anak, maupun orang tua.
Namun, Perpol terbaru mengubah ketentuan tersebut. Kini, hanya pelanggar yang dapat mengajukan banding atas putusan sidang KKEP.
Perubahan ini mempersempit pihak yang memiliki hak mengajukan keberatan.
2. Audit Investigasi Wajib Berlanjut ke Gelar Perkara
Polri juga menambahkan ketentuan baru dalam Pasal 15. Penambahan tersebut berupa ayat (4a).
Aturan ini mengatur tindak lanjut hasil audit investigasi melalui gelar perkara.
Proses tersebut melibatkan empat fungsi di lingkungan Polri, yaitu:
- Inspektorat pengawasan.
- Sumber daya manusia.
- Fungsi hukum.
- Profesi dan pengamanan.
Ketentuan ini memperjelas koordinasi antarfungsi dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran etik.
3. Batas Waktu Pemanggilan Berubah
Perubahan berikutnya terdapat dalam Pasal 19 ayat 5. Ketentuan ini mengatur waktu penyampaian surat panggilan pemeriksaan.
Sebelumnya, Polri menggunakan batas waktu tiga hari kerja. Kini, aturan tersebut berubah menjadi tiga hari kalender.
Artinya, Sabtu, Minggu, dan hari libur ikut masuk dalam perhitungan waktu.
Perubahan ini membuat batas waktu pemanggilan menjadi lebih ketat.
4. Anggota Majelis Sidang Bisa Berpangkat Lebih Rendah
Perubahan penting lainnya terdapat dalam Pasal 42 ayat 3. Aturan ini mengatur persyaratan pangkat anggota KKEP.
Sebelumnya, anggota majelis harus memiliki pangkat sama atau lebih tinggi daripada terduga pelanggar.
Kini, Perpol terbaru memberikan tiga ketentuan pangkat anggota majelis, yaitu:
- Satu tingkat lebih tinggi.
- Setingkat dengan terduga pelanggar.
- Maksimal dua tingkat lebih rendah.
Perubahan ini membuka ruang bagi perwira dengan pangkat lebih rendah untuk menjadi anggota majelis sidang etik.
5. Sidang Etik Bisa Berlangsung Secara Daring
Polri juga mengubah ketentuan kehadiran terduga pelanggar dalam Pasal 59 ayat 2.
Aturan sebelumnya mewajibkan terduga pelanggar menghadiri sidang secara langsung.
Kini, sidang dapat berlangsung melalui dua mekanisme. Terduga pelanggar bisa hadir langsung atau menggunakan media elektronik.
Namun, mekanisme daring membutuhkan persetujuan Ketua KKEP.
Ketentuan ini memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan sidang etik Polri.
6. Aturan Pangkat Majelis Banding Ikut Berubah
Perubahan berikutnya menyasar Pasal 74 ayat 3. Ketentuan ini mengatur komposisi anggota KKEP Banding.
Sebelumnya, anggota majelis banding harus memiliki pangkat sama atau lebih tinggi daripada pelanggar.
Kini, aturan tersebut mengikuti ketentuan baru mengenai komposisi pangkat.
Anggota KKEP Banding dapat memiliki pangkat satu tingkat lebih tinggi, setara, atau maksimal dua tingkat lebih rendah.
Dengan demikian, mekanisme pembentukan majelis banding juga mengalami penyesuaian.
7. Masa Penempatan Khusus Berkurang
Perpol Nomor 4 Tahun 2026 juga mengubah ketentuan Pasal 98 ayat 4.
Aturan sebelumnya menetapkan masa penempatan di tempat khusus maksimal 30 hari kerja.
Kini, batas waktu tersebut berubah menjadi maksimal 20 hari kalender.
Perubahan ini mengurangi durasi maksimal penempatan khusus dalam proses penanganan pelanggaran etik.
8. Syarat Pengunduran Diri Mengalami Perubahan
Perubahan terakhir terdapat dalam Pasal 111 ayat 2 huruf c. Ketentuan ini mengatur syarat kesempatan mengajukan pengunduran diri.
Aturan sebelumnya menyebut pelanggar tidak boleh melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara paling lama lima tahun.
Kini, ketentuannya berubah menjadi tidak melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara lima tahun atau lebih.
Perubahan ini mempertegas batas persyaratan terkait ancaman pidana.
Sidang Etik Listyo Sigit Menjadi Sorotan
Penerbitan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 menarik perhatian publik. Pasalnya, perubahan aturan tersebut muncul menjelang rencana sidang etik Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Polri sebelumnya menyatakan akan menggelar sidang etik terhadap mantan Kapolri tersebut pada pekan berikutnya.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir juga mengakui bahwa agenda sidang etik Listyo Sigit menjadi salah satu pertimbangan penerbitan aturan baru.
Meski demikian, perubahan regulasi ini mencakup sejumlah aspek mekanisme sidang etik. Mulai dari hak banding, komposisi majelis, hingga masa penempatan khusus.
Publik kini menantikan pelaksanaan sidang etik tersebut. Proses ini juga menjadi perhatian terhadap transparansi dan akuntabilitas penegakan kode etik di lingkungan Polri.




