Berita Lampung • Nasional • Ekonomi • WisataKamis, 19 November 2026   |   lampungreels.id
TERKINIPrabowo Saksikan 4 Kerja Sama Indonesia-China Senilai Rp1.300 Triliun
Beranda / Kriminal / Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Terbitkan Perpol Baru tentang Kode Etik Polri
Kriminal

Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Terbitkan Perpol Baru tentang Kode Etik Polri

JAKARTA – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan aturan baru mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Kebijakan ini muncul menjelang sidang etik mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026. Peraturan ini mengubah Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan KKEP.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir membenarkan penerbitan aturan tersebut pada Rabu (18/11/2026). Ia juga menjelaskan bahwa sidang etik Listyo Sigit menjadi salah satu pertimbangan utama penerbitan Perpol terbaru.

Perpol Nomor 4 Tahun 2026 mulai berlaku setelah pengesahan dan pengundangan pada Senin (16/11/2026). Regulasi tersebut memuat sembilan perubahan dan penambahan ketentuan.

Sembilan Poin Perubahan Aturan Kode Etik Polri

Perubahan dalam Perpol terbaru mencakup sejumlah aspek penting. Mulai dari mekanisme pengajuan banding hingga susunan anggota majelis sidang etik.

Berikut beberapa poin utama dalam aturan baru tersebut.

1. Hak Pengajuan Banding Lebih Terbatas

Perubahan pertama menyangkut ketentuan pengajuan banding dalam Pasal 1. Aturan sebelumnya memberikan hak banding kepada pelanggar dan anggota keluarganya.

Pihak tersebut meliputi suami atau istri, anak, serta orang tua pelanggar. Namun, Perpol terbaru membatasi hak pengajuan banding hanya kepada pelanggar.

2. Penambahan Mekanisme Audit Investigasi

Polri juga menambahkan ketentuan baru dalam Pasal 15. Aturan tersebut mengatur pelaksanaan gelar perkara berdasarkan hasil Audit Investigasi.

Proses ini melibatkan empat fungsi di lingkungan Polri. Keempatnya meliputi inspektorat pengawasan, sumber daya manusia, hukum, serta profesi dan pengamanan.

3. Batas Waktu Pemanggilan Mengalami Perubahan

Perubahan berikutnya terdapat dalam Pasal 19 ayat (5). Aturan lama menetapkan batas pemanggilan paling lambat tiga hari kerja sebelum pemeriksaan.

Kini, Polri menggunakan hitungan tiga hari kalender. Artinya, hari Sabtu dan Minggu turut masuk dalam perhitungan waktu pemanggilan.

4. Pangkat Anggota Majelis KKEP Lebih Fleksibel

Perpol terbaru juga mengubah ketentuan kepangkatan anggota majelis KKEP dalam Pasal 42.

Sebelumnya, anggota majelis harus memiliki pangkat setara atau lebih tinggi. Kini, aturan memperbolehkan anggota berpangkat maksimal dua tingkat lebih rendah.

Ketentuan tersebut memberikan ruang lebih luas dalam menentukan susunan majelis sidang etik. Dengan demikian, perbedaan pangkat tidak lagi menjadi batasan seperti aturan sebelumnya.

5. Sidang Etik Bisa Berlangsung Secara Daring

Perubahan penting lainnya terdapat dalam Pasal 59 ayat (2). Aturan baru memperbolehkan terduga pelanggar mengikuti sidang secara langsung maupun daring.

Namun, pelaksanaan sidang melalui media elektronik membutuhkan persetujuan Ketua KKEP. Ketentuan ini memberikan alternatif kehadiran dalam proses pemeriksaan etik.

6. Aturan Kepangkatan Majelis Banding Ikut Berubah

Polri juga mengubah ketentuan susunan anggota KKEP Banding dalam Pasal 74.

Aturan sebelumnya mensyaratkan pangkat setara atau lebih tinggi. Kini, anggota majelis banding dapat memiliki pangkat maksimal dua tingkat lebih rendah.

Perubahan ini mengikuti ketentuan kepangkatan dalam majelis KKEP tingkat pertama.

7. Masa Penempatan Khusus Menjadi 20 Hari Kalender

Perubahan berikutnya menyangkut ketentuan penempatan khusus atau patsus. Perpol terbaru mengubah batas waktu dalam Pasal 98.

Aturan lama menetapkan masa penempatan khusus maksimal 30 hari kerja. Kini, batas tersebut menjadi maksimal 20 hari kalender.

Perubahan ini juga muncul dalam ketentuan Pasal 109. Penyesuaian tersebut mengikuti ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

8. Ketentuan Pengunduran Diri dan Sanksi PTDH Berubah

Polri turut mengubah ketentuan dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c. Pasal ini mengatur persyaratan pengunduran diri bagi anggota yang menghadapi ancaman sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Aturan sebelumnya menyebut ancaman pidana penjara paling lama lima tahun. Kini, ketentuan tersebut berubah menjadi ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih.

Perubahan ini memperjelas persyaratan administratif bagi anggota Polri yang menghadapi proses pemberhentian.

Sidang Etik Listyo Sigit Dijadwalkan Pekan Depan

Penerbitan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 menjadi perhatian publik. Pasalnya, aturan tersebut terbit menjelang sidang etik mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Listyo Sigit merupakan satu dari empat perwira tinggi Polri dalam perkara dugaan penyadapan ilegal. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh.

Tiga nama lainnya meliputi Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Polri sebelumnya telah menggelar sidang etik terhadap Ahrie Sonta pada 10 November 2026. Majelis KKEP menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH.

Kemudian, Eko Hadi Santoso menjalani sidang etik pada 17 November 2026. Majelis juga menjatuhkan sanksi PTDH dalam perkara tersebut.

Sementara itu, Slamet Uliandi belum menjalani sidang etik karena masih menjalani pemulihan kesehatan.

Polri menjadwalkan sidang etik Listyo Sigit pada pekan depan. Perubahan aturan KKEP kini menjadi salah satu aspek penting dalam proses persidangan tersebut.

Sumber: BeritaSatu, DetikNews, Metro TV

Berita Terkait