Berita Lampung • Nasional • Ekonomi • WisataKamis, 19 November 2026   |   lampungreels.id
TERKINIPrabowo Saksikan 4 Kerja Sama Indonesia-China Senilai Rp1.300 Triliun
Beranda / Kriminal / Komisi III DPR Sepakati RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Kriminal

Komisi III DPR Sepakati RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna

JAKARTA – Komisi III DPR RI menyepakati kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ke Rapat Paripurna. Keputusan tersebut menjadi langkah penting dalam proses legislasi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kesepakatan itu muncul dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin langsung rapat tersebut. Ia meminta persetujuan seluruh peserta untuk membawa RUU Perampasan Aset ke pembicaraan tingkat II.

“Apakah RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan kepada pembicaraan tingkat II?” tanya Dasco.

Seluruh peserta rapat menjawab setuju secara serentak. Jawaban tersebut langsung mendapat sambutan tepuk tangan dari anggota dewan.

Panja Bahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah

Sebelum mengambil keputusan, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan pembahasan.

Ia menjelaskan bahwa Panja telah membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM). Pembahasan tersebut mencakup berbagai aspek teknis hingga substansi rancangan undang-undang.

Rinciannya meliputi 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, dan 44 DIM yang dihapus. Selain itu, terdapat 18 DIM substansi baru.

Habiburokhman menyebut pembahasan juga melibatkan berbagai masukan dari masyarakat dan para ahli. Berbagai pandangan tersebut memperkaya materi regulasi agar lebih komprehensif.

RUU Perampasan Aset Atur 10 Pokok Penting

RUU Perampasan Aset memuat sejumlah ketentuan penting terkait penanganan hasil tindak pidana. Habiburokhman memaparkan 10 pokok pembahasan yang menjadi perhatian Panja.

Berikut sejumlah substansi utama dalam rancangan regulasi tersebut:

  1. Prinsip dan asas hukum: Mengutamakan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia.
  2. Ruang lingkup tindak pidana: Mengatur jenis, nilai, dan kriteria aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi serta kejahatan lainnya.
  3. Ketentuan pidana: Memastikan ancaman pidana tetap berlaku bagi pelaku korupsi dan tindak pidana lainnya.
  4. Prosedur perampasan aset: Mengatur proses penelusuran, pembuktian transaksi, pemblokiran, penyitaan, hingga putusan pengadilan.
  5. Perlindungan pihak ketiga: Memberikan jaminan hukum kepada pihak ketiga yang memiliki iktikad baik.
  6. Pengembalian aset: Mengoptimalkan pengembalian aset kepada korban tindak pidana dan pemanfaatannya bagi masyarakat.
  7. Pengelolaan aset: Mengatur penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, hingga penjualan aset hasil tindak pidana.
  8. Pengawasan independen: Memperkuat pengawasan terhadap proses perampasan dan pengelolaan aset.
  9. Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan: Mencegah aparat penegak hukum menggunakan kewenangannya secara sewenang-wenang.
  10. Pemanfaatan teknologi: Mendorong sistem pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel.

RUU Perampasan Aset Juga Sasar Investasi Bodong

Salah satu perhatian penting dalam pembahasan RUU ini menyangkut perlindungan masyarakat dari kejahatan ekonomi.

Regulasi tersebut mencakup tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui teknologi informasi. Contohnya investasi bodong dan perdagangan saham ilegal yang merugikan banyak korban.

Ketentuan ini diharapkan dapat memperkuat upaya pemulihan kerugian masyarakat. Korban kejahatan ekonomi membutuhkan mekanisme hukum yang jelas untuk memperoleh kembali haknya.

Selain itu, RUU ini mengatur mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana. Prosedurnya mencakup penelusuran aset hingga pemeriksaan melalui pengadilan.

RUU tersebut juga menegaskan perlindungan hak asasi manusia. Pengaturan ini penting agar proses perampasan aset tetap berjalan sesuai prinsip hukum.

Menunggu Pembahasan Tingkat II di Paripurna

Setelah memperoleh persetujuan tingkat I, RUU Perampasan Aset akan memasuki pembicaraan tingkat II. DPR RI akan menjadwalkan pembahasan tersebut dalam Rapat Paripurna terdekat.

Tahap ini menjadi bagian penting sebelum DPR mengambil keputusan akhir terhadap rancangan undang-undang tersebut.

Publik kini menantikan kelanjutan proses legislasi ini. Pengesahan RUU Perampasan Aset diharapkan mampu memperkuat pemberantasan korupsi sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Sumber: Okezone, ANTARA

Berita Terkait