JAKARTA – DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna ke-13, Kamis (19/11/2026). Regulasi ini memperkuat upaya negara dalam memberantas korupsi dan berbagai tindak pidana lainnya.
Pengesahan tersebut menjadi langkah penting dalam pemulihan kerugian negara dan masyarakat. Melalui aturan ini, aparat penegak hukum memiliki dasar untuk menelusuri aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
Salah satu poin penting dalam UU Perampasan Aset mengatur jenis kekayaan yang dapat dirampas negara. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 5.
Empat Jenis Aset yang Bisa Dirampas Negara
UU Perampasan Aset mengatur empat kategori harta kekayaan yang dapat masuk dalam proses perampasan.
1. Aset Hasil Tindak Pidana
Negara dapat mengambil aset yang berasal dari hasil kejahatan. Ketentuan ini juga mencakup kekayaan yang pelaku pindahkan atau ubah bentuknya.
Contohnya berupa modal usaha, pendapatan, hingga keuntungan ekonomi lainnya. Perubahan bentuk kekayaan tidak menghilangkan keterkaitannya dengan tindak pidana.
2. Aset yang Digunakan untuk Melakukan Kejahatan
Negara juga dapat merampas barang yang pelaku gunakan sebagai sarana tindak pidana.
Kategori ini mencakup benda bergerak dan berwujud yang memiliki hubungan langsung dengan kejahatan.
3. Aset Hasil Temuan yang Berasal dari Tindak Pidana
Kategori berikutnya mencakup aset temuan yang diketahui berasal dari aktivitas kriminal.
Ketentuan ini memberikan ruang bagi aparat untuk menelusuri kekayaan tanpa mengabaikan asal-usulnya.
4. Aset Sah Milik Pelaku untuk Mengganti Kerugian
UU ini juga mengatur penggunaan aset sah milik pelaku sebagai pengganti kekayaan hasil kejahatan.
Ketentuan tersebut berlaku ketika aset hasil tindak pidana tidak mencukupi untuk memenuhi nilai perampasan.
Namun, negara harus memperhatikan prinsip kewajaran dan keseimbangan nilai aset. Pengadilan juga harus mengeluarkan putusan berkekuatan hukum tetap.
Aset Bisa Dirampas Meski Tanpa Putusan Pidana
UU Perampasan Aset juga membuka mekanisme perampasan tanpa putusan pidana terhadap pelaku atau non-conviction based forfeiture.
Pasal 6 mengatur lima kondisi yang memungkinkan mekanisme tersebut.
Pertama, tersangka atau terdakwa meninggal dunia. Kedua, tersangka atau terdakwa melarikan diri.
Ketiga, tersangka atau terdakwa mengalami sakit permanen. Keempat, aparat tidak mengetahui identitas pelaku.
Kelima, aparat tidak mengetahui keberadaan pelaku.
Mekanisme ini memiliki batas nilai aset minimal Rp1 miliar. Ketentuan tersebut juga harus mengikuti proses hukum melalui pengadilan.
Perampasan aset tanpa putusan pidana tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 7.
Tidak Semua Aset Bisa Diambil Negara
UU Perampasan Aset juga memberikan perhatian terhadap kepentingan masyarakat.
Apabila aset telah beralih fungsi menjadi fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum, negara harus mempertahankan fungsinya.
Artinya, masyarakat tetap dapat menggunakan fasilitas tersebut. Negara tidak boleh mengubah fungsi aset yang sudah melayani kepentingan umum.
Selain itu, undang-undang ini mengatur perlindungan bagi pihak ketiga yang memiliki iktikad baik. Ketentuan tersebut menjadi bagian penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
UU Perampasan Aset Tidak Berlaku Surut
Masyarakat juga perlu memahami ketentuan pemberlakuan undang-undang ini.
Pasal 72 menegaskan bahwa aturan perampasan aset hanya berlaku untuk tindak pidana setelah undang-undang berlaku.
Pasal 74 mengatur bahwa undang-undang mulai berlaku 12 bulan setelah pengundangan. Pembentukan badan pengelola dan badan pengawas juga menjadi bagian dari ketentuan pelaksanaannya.
Dengan aturan tersebut, pemerintah dan aparat penegak hukum memiliki instrumen baru untuk menelusuri kekayaan hasil kejahatan.
Penerapannya tetap membutuhkan transparansi, pengawasan, dan kepastian hukum. Tujuannya agar pemberantasan kejahatan berjalan seimbang dengan perlindungan hak masyarakat.




