LAMPUNGREELS.ID – Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 mulai menunjukkan perkembangan. Hingga 21 November 2026, sebanyak 17 provinsi telah menetapkan besaran upah minimum.
Dari daftar tersebut, Bali mencatat kenaikan paling tinggi. Bahkan, kenaikannya mencapai Rp1.351.828 dibandingkan tahun sebelumnya.
Dengan kenaikan tersebut, UMP Bali 2027 mencapai Rp4.559.287 per bulan. Artinya, persentase kenaikannya mencapai 42,15 persen.
Sementara itu, DKI Jakarta masih memegang posisi UMP tertinggi secara nominal. Pemerintah menetapkan upah minimum ibu kota sebesar Rp6.136.941 per bulan.
Di sisi lain, Lampung juga mencatat kenaikan UMP pada 2027. Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan upah minimum sebesar Rp3.285.152,48 per bulan.
Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat kenaikan Rp237.418,48. Dengan demikian, UMP Lampung meningkat sekitar 7,79 persen.
Bali Catat Kenaikan UMP Tertinggi
Bali menjadi provinsi dengan kenaikan UMP terbesar dalam daftar tersebut. Tidak hanya secara nominal, persentase kenaikannya juga menjadi yang tertinggi.
Sebelumnya, UMP Bali berada pada angka Rp3.207.459. Namun, pemerintah menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4.559.287.
Dengan kata lain, pekerja di Bali memperoleh kenaikan lebih dari Rp1,35 juta. Angka tersebut menjadi kenaikan terbesar dibandingkan provinsi lainnya dalam daftar.
Sementara itu, DKI Jakarta mencatat UMP tertinggi berdasarkan nominal. Adapun besarannya mencapai Rp6.136.941 per bulan.
Jika dibandingkan dengan UMP 2026, terdapat kenaikan Rp407.065. Oleh karena itu, persentase kenaikannya berada di kisaran 7,1 persen.
Jawa Barat juga menunjukkan kenaikan yang cukup besar. Bahkan, UMP provinsi tersebut mencapai Rp3 juta pada 2027.
Daftar 17 Provinsi dengan UMP 2027
Berikut daftar 17 provinsi yang telah menetapkan UMP 2027. Data ini merujuk pada pemberitaan detikFinance per 21 November 2026.
- DKI Jakarta
- UMP 2027: Rp6.136.941
- UMP 2026: Rp5.729.876
- Kenaikan: Rp407.065 (7,1%)
- Bali
- UMP 2027: Rp4.559.287
- UMP 2026: Rp3.207.459
- Kenaikan: Rp1.351.828 (42,15%)
- Sulawesi Utara
- UMP 2027: Rp4.323.465
- UMP 2026: Rp4.002.630
- Kenaikan: Rp320.835 (8,02%)
- Sulawesi Selatan
- UMP 2027: Rp4.233.913,25
- UMP 2026: Rp3.921.088,79
- Kenaikan: Rp312.824,46 (7,98%)
- Kepulauan Riau
- UMP 2027: Rp4.229.356
- UMP 2026: Rp3.879.520
- Kenaikan: Rp349.836 (9,02%)
- Sumatera Selatan
- UMP 2027: Rp4.210.059
- UMP 2026: Rp3.942.963
- Kenaikan: Rp267.096 (6,77%)
- Riau
- UMP 2027: Rp4.031.142
- UMP 2026: Rp3.780.496
- Kenaikan: Rp250.646 (6,63%)
- Kalimantan Utara
- UMP 2027: Rp4.027.901
- UMP 2026: Rp3.775.243
- Kenaikan: Rp252.658 (6,69%)
- Jambi
- UMP 2027: Rp3.711.516
- UMP 2026: Rp3.471.497
- Kenaikan: Rp240.019 (6,91%)
- Sumatera Utara
- UMP 2027: Rp3.410.000
- UMP 2026: Rp3.228.971
- Kenaikan: Rp181.029 (5,61%)
- Banten
- UMP 2027: Rp3.372.828,70
- UMP 2026: Rp3.100.881,40
- Kenaikan: Rp271.947,30 (8,77%)
- Jawa Tengah
- UMP 2027: Rp2.655.454
- UMP 2026: Rp2.327.386
- Kenaikan: Rp328.068 (14,10%)
- Nusa Tenggara Timur
- UMP 2027: Rp2.602.441
- UMP 2026: Rp2.455.498
- Kenaikan: Rp146.943 (5,98%)
- Lampung
- UMP 2027: Rp3.285.152,48
- UMP 2026: Rp3.047.734
- Kenaikan: Rp237.418,48 (7,79%)
- Jawa Barat
- UMP 2027: Rp3.000.000
- UMP 2026: Rp2.317.601
- Kenaikan: Rp682.399 (29,44%)
- DI Yogyakarta
- UMP 2027: Rp2.725.000
- UMP 2026: Rp2.417.495
- Kenaikan: Rp307.505 (12,72%)
- Kalimantan Tengah
- UMP 2027: Rp3.949.697
- UMP 2026: Rp3.686.138
- Kenaikan: Rp263.559 (7,15%)
UMP Lampung 2027 Naik 7,79 Persen
Kenaikan UMP Lampung menjadi perhatian pekerja dan pelaku usaha. Pasalnya, perubahan tersebut berkaitan langsung dengan penghasilan pekerja.
Pada 2027, UMP Lampung mencapai Rp3.285.152,48 per bulan. Sementara itu, UMP 2026 masih berada pada angka Rp3.047.734.
Dengan demikian, terdapat tambahan penghasilan sebesar Rp237.418,48. Jika dihitung berdasarkan persentase, kenaikannya mencapai 7,79 persen.
Kenaikan tersebut tentu menjadi kabar penting bagi pekerja. Terlebih lagi, kebutuhan hidup dan biaya rumah tangga terus menjadi perhatian masyarakat.
Namun demikian, perusahaan juga perlu menyesuaikan anggaran pengupahan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan kemampuan dunia usaha.
Di samping itu, kebijakan pengupahan memiliki peran penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Dengan daya beli yang lebih baik, aktivitas ekonomi





Kolom Komentar
Sampaikan pendapat Anda dengan sopan dan relevan dengan berita.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan.